Dinamika perekonomian di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematang Siantar masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil meski menghadapi berbagai tantangan eksternal dan domestik.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BI Pematang Siantar, Ahmadi Rahman pada acara buka bersama dengan wartawan ekonomi Siantar Simalungun , Selasa malam (17/3), Kota Pematangsiantar.
Dari sisi stabilitas harga, perkembangan inflasi di delapan kabupaten/kota wilayah kerja BI Pematang Siantar meliputi Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan (Sisi Batas Labuhan) secara umum masih relatif terjaga.
Namun demikian, terdapat peningkatan pada beberapa periode tertentu yang dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pangan.
Pada Februari 2026, inflasi di Kota Pematang Siantar tercatat sebesar 0,57 persen secara bulanan, sedangkan di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 0,79 persen secara bulanan.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, BI bersama pemerintah daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Sedangkan, dari sisi sistem keuangan daerah, kondisi intermediasi perbankan di wilayah kerja BI Pematang Siantar masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dan stabil.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga tercatat sekitar Rp41,1 triliun, dengan komponen tabungan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,6 persen secara tahunan.
Penyaluran kredit perbankan mencapai sekitar Rp36,7 triliun atau tumbuh sebesar 4,9 persen secara tahunan.
Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih terjaga pada kisaran 2,3 persen, yang menunjukkan stabilitas sektor perbankan di wilayah ini tetap berada dalam kondisi yang sehat dan terkendali.
Transaksi menggunakan QRIS di wilayah kerja BI Pematang Siantar mengalami peningkatan yang signifikan baik dari sisi nominal transaksi, volume transaksi, maupun jumlah pedagang.
Hingga awal tahun 2026, nominal transaksi QRIS tercatat mencapai sekitar Rp465,8 miliar atau tumbuh sekitar 252,7 persen secara tahunan.
Selain itu, jumlah pedagang yang menggunakan QRIS mencapai lebih dari 304 ribu, yang menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan pembayaran digital oleh masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM di wilayah ini.
